Partai Reformasi Gerakan Nasional Dideklarasikan, Usung Moral Pajak
JAKARTA, FOKUS TV – Tokoh masyarakat, Fitra Yedi, resmi mendirikan Partai Reformasi Gerakan Nasional sebagai wadah aspirasi untuk mendorong perbaikan tata kelola negara dan kesejahteraan rakyat.
Pendirian partai ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat lintas latar belakang. Selain itu, pembentukan partai juga dilakukan melalui sinergi dengan organisasi Progan dan Intac yang memiliki visi serupa dalam mendorong perubahan.
Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Fitra Yedi menegaskan bahwa partainya mengusung tema moral pajak sebagai landasan utama program kerja. Ia menilai aspek moral dalam sistem perpajakan menjadi kunci menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara.
“Kita melihat bahwa perbaikan pada aspek moral pajak akan berdampak luas pada kemajuan bangsa, mulai dari peningkatan anggaran pembangunan hingga pengentasan kemiskinan yang lebih merata,” ujar Fitra.
Ia menjelaskan, selama beberapa hari terakhir pihaknya terus menyusun fondasi partai secara intensif. Termasuk melakukan komunikasi dengan Widodo, yang disebut sebagai pemegang kendali moral pajak, guna membahas langkah konkret dalam memperkuat sistem perpajakan yang transparan.
Menurutnya, pembahasan tersebut mencakup strategi implementasi serta peluang kerja sama untuk mendukung sistem pajak yang lebih berintegritas.
Di sisi lain, perkembangan organisasi partai juga terus meluas. Partai Reformasi Gerakan Nasional diklaim telah memiliki struktur di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dengan jumlah anggota yang terus bertambah.
Sejumlah calon pengurus daerah juga telah melalui proses seleksi dan pelatihan sebagai persiapan menjalankan roda organisasi di wilayah masing-masing.
Ke depan, Fitra Yedi bersama tim pendiri akan fokus melengkapi berkas administrasi untuk diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Langkah ini dilakukan agar partai memperoleh status badan hukum resmi.
Saat ini, proses penyusunan dokumen dan program kerja masih berlangsung. Pengajuan legalitas ditargetkan dalam waktu dekat agar partai segera dapat menjalankan aktivitas politik secara lebih luas.
