AMBU Gelar Dialog Publik, Soroti Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran
BANTEN, FOKUS TV – Aliansi Masyarakat Bersatu (AMBU) menggelar dialog publik bertema *“Gerakan Pemuda untuk Indonesia Raya: Menakar 2 Tahun Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran”* pada Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi kalangan pemuda untuk mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
AMBU merupakan aliansi yang terdiri dari sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, di antaranya Ruang Ekspresi Indonesia, Pelajar Islam Indonesia, Pemuda Muslimin Indonesia, SEMMI Pesisir Banten dari Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak, Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formak), FKPIB, Gen Muda Banten, serta Front Pemuda Banten Bersatu.
Koordinator AMBU, Mohammad Royhan Daestaki, mengatakan dialog tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman kritis pemuda Banten dalam menilai arah kebijakan dan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Seorang pemimpin ada fase di mana ruang kritik dan evaluasi program yang sudah dijalankan. Tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa, terlepas dari belenggu kekuasaan,” ujar Royhan dalam sambutannya.
## Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Dialog publik tersebut menghadirkan dua narasumber yang memiliki rekam jejak dalam aktivitas kepemudaan dan gerakan kritis. Keduanya yakni Faiz Naufal Alfarisi, S.H., dari Penggerak Nalar Politik Kawula Indonesia, serta Ervin Suryono, Ketua Umum Pemuda Muslim Banten.
Faiz menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan dalam pelaksanaan program, termasuk kasus siswa yang mengalami keracunan.
“Dua tahun Prabowo-Gibran, salah satunya menjadi program prioritas yaitu MBG. Apa masalah dan kekurangannya, kenapa masih banyak siswa-siswi keracunan, bagaimana tata kelola MBG dalam memberikan gizi kepada anak bangsa,” kata Faiz.
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program agar tujuan pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia dapat tercapai secara optimal.
## Karhutla hingga Birokrasi Jadi Sorotan
Sementara itu, Ervin Suryono menyoroti sejumlah persoalan lain, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga pembenahan birokrasi pemerintahan.
Ervin menilai persoalan karhutla di Kalimantan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan ditangani melalui solusi konkret. Ia juga menekankan perlunya perbaikan birokrasi serta pembaruan sistem pemerintahan.
“Pada dasarnya, hari ini menjadi momentum dua tahun Presiden dan Wakil Presiden. Apa yang terjadi pada Kalimantan (karhutla) itu gambaran yang harus diberikan solusi konkret. Intinya birokrasi diperbaiki dan terdapat formulasi sistem yang baru,” ujar Ervin.
Selain isu tersebut, peserta dialog turut membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), reforma agraria, bencana di Sumatera, serta peran pemuda dalam pembangunan bangsa.
Berbagai isu tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menilai pelaksanaan kebijakan pemerintah dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang dinilai diperlukan.
## AMBU Dorong Perombakan Birokrasi dan Reshuffle Menteri
Dalam kesempatan yang sama, Royhan menegaskan bahwa pembenahan birokrasi perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah. Ia menilai sistem pemerintahan harus mampu menghasilkan kebijakan dan tindakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Royhan juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran menteri Kabinet Merah Putih, termasuk melalui perombakan atau *reshuffle* apabila diperlukan.
“Sistem yang buruk justru melahirkan tindakan dan hasil yang buruk. Maka dari itu, rekomendasi ini diberikan bahwa Presiden harus sering-sering reshuffle menteri kabinetnya, untuk pembaruan dan reformulasi sistem yang sejalan dengan visi dan misi bangsa,” tegas Royhan.
Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pejabat dan pembaruan sistem pemerintahan diperlukan agar pelaksanaan program nasional berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menutup kegiatan tersebut, AMBU menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program Presiden dan Wakil Presiden melalui kritik, evaluasi, serta penyampaian saran dan rekomendasi.
Aliansi itu berharap masukan dari kalangan pemuda dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembenahan kebijakan pemerintah, sehingga Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan mampu mendorong kemajuan ekonomi nasional.
