PKBM Yanacita Bantah E-Rapor 0 Persen di Pandeglang

Lukman menegaskan, data kosong pada aplikasi e-Rapor tidak dapat langsung dimaknai sebagai tidak adanya proses penilaian maupun pembelajaran terhadap peserta didik. Menurutnya, sistem penilaian pendidikan kesetaraan memiliki mekanisme yang perlu dilihat berdasarkan regulasi dan kebijakan teknis pendidikan nonformal.

“Kami perlu meluruskan informasi yang berkembang. Penggunaan e-Rapor pada PKBM tidak bisa serta-merta dijadikan ukuran bahwa sebuah lembaga tidak melakukan penilaian atau tidak melaksanakan proses pembelajaran,” ujar Lukman.

Dia mengatakan tata kelola penilaian pada pendidikan kesetaraan berbeda dengan satuan pendidikan formal. Karena itu, kondisi data pada suatu aplikasi perlu dipahami terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan mengenai layanan pendidikan sebuah PKBM.

Sementara itu, Ketua Yayasan PKBM Yanacita Asep Saepudin mempertanyakan sumber data yang digunakan dalam pemberitaan hingga muncul angka e-Rapor 0 persen.

“Kami pun bertanya-tanya, dari mana sumber data kekosongan tersebut diperoleh? Kalau memang ada data yang menunjukkan e-Rapor kami 0 persen, kami tentu ingin mengetahui sumber datanya, kapan data tersebut diakses, dan dari sistem apa data itu diperoleh,” kata Asep.

Menurut Asep, data yang berkaitan dengan administrasi dan aktivitas akademik peserta didik tidak semestinya langsung dianggap sebagai data terbuka yang dapat diakses oleh sembarang pihak.

Dia menegaskan PKBM Yanacita tetap melaksanakan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Lembaga tersebut juga mengaku telah membuat dan memberikan rapor kepada peserta didik.

“Sebagian bentuk penilaian hasil evaluasi belajar peserta didik sudah kami lakukan. Lembaga juga sudah membuat dan memberikan rapor kepada peserta didik,” ujarnya.

Asep menilai kekosongan data dalam sebuah aplikasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa PKBM Yanacita tidak melakukan penilaian terhadap peserta didik.

“Kami tidak keberatan kalau ada yang melakukan kontrol atau kritik. Justru kami terbuka. Tetapi kalau ada data yang menyebut e-Rapor kami kosong, tentu harus jelas sumber datanya,” tegasnya.

Di sisi lain, Lukman mengatakan Forum PKBM Kabupaten Pandeglang menghormati fungsi kontrol sosial yang dilakukan masyarakat maupun organisasi kewartawanan. Namun, dia meminta pemberitaan mengenai lembaga pendidikan tetap mengedepankan data yang valid dan konfirmasi berimbang.

“Kami tidak anti kritik. Tetapi kritik terhadap lembaga pendidikan harus konstruktif dan berbasis data. Jangan sampai persoalan teknis administrasi digital kemudian berkembang menjadi kesimpulan yang merugikan nama baik lembaga dan para pendidik,” kata Lukman.

Forum PKBM Kabupaten Pandeglang juga mendorong Dinas Pendidikan dan pihak terkait memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan aplikasi e-Rapor pada pendidikan kesetaraan.

Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di kalangan penyelenggara PKBM mengenai sistem pencatatan dan pelaporan hasil belajar peserta didik.

“Kami siap dievaluasi dan siap memperbaiki administrasi. Tetapi kami juga berhak memberikan klarifikasi apabila terdapat informasi yang menurut kami tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Prinsipnya sederhana: kritik silakan, tetapi data harus benar dan pemberitaan harus berimbang,” pungkas Lukman.Jika diperlukan, saya juga bisa membuatkan **versi yang lebih tajam untuk portal berita**, dengan judul yang lebih menarik dan tetap menjaga prinsip keberimbangan.