Data Desil Bansos Dinilai Amburadul, Aktivis: Rakyat Miskin Jadi Korban
SERANG, BANTEN | FOKUSTV.COM – Data pemeringkatan kesejahteraan berbasis desil yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi tersebut disebut berpotensi membuat masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat.
Aktivis Mahasiswa Banten Bergerak, M. Alamsyah, menilai persoalan tersebut terlihat dari sejumlah kondisi di lapangan. Menurutnya, desil semestinya menjadi acuan dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
“Desil bukan sekadar angka di aplikasi. Desil adalah nasib. Kalau datanya salah, maka keadilan sosial juga salah,” ujar Alamsyah.
Ia menjelaskan, sistem desil membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 berada pada kelompok paling mampu.
Namun, Alamsyah mengklaim masih menemukan warga dengan kondisi ekonomi sulit yang justru tercatat dalam desil menengah. Ia mencontohkan warga yang tinggal di rumah sederhana, bekerja serabutan dan tidak memiliki tabungan, tetapi tercatat dalam Desil 6 hingga 8.
“Alasannya punya motor kredit atau punya HP. Padahal itu kebutuhan untuk bekerja, bukan indikator bahwa mereka mampu,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti adanya warga yang dinilai memiliki kondisi ekonomi lebih baik tetapi tercatat dalam kelompok desil rendah. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membuat penyaluran bansos tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Alamsyah juga mempertanyakan pembaruan data kesejahteraan yang dinilainya belum mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut dia, masyarakat dapat mengalami perubahan kondisi ekonomi akibat PHK, gagal panen, kenaikan harga kebutuhan pokok maupun kehilangan sumber pendapatan.
“Ekonomi masyarakat dinamis. Masa data bansos di-update tiga tahun sekali,” ujarnya.
Menurutnya, ketidaktepatan data tidak hanya berdampak pada penerima bansos. Persoalan tersebut juga berpotensi memicu konflik sosial di lingkungan masyarakat karena warga dapat mempertanyakan mengapa orang yang dinilai lebih mampu justru menerima bantuan.
Selain itu, aparatur di tingkat RT dan RW disebut turut terkena dampaknya. Mereka kerap menjadi sasaran keluhan warga, meskipun tidak memiliki kendali langsung terhadap sistem pemeringkatan data penerima bansos.
Karena itu, Alamsyah meminta pemerintah melakukan audit dan validasi ulang data secara menyeluruh. Ia mendorong keterlibatan BPS, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah.
Ia juga meminta RT, RW serta tokoh masyarakat dilibatkan dalam proses validasi. Menurutnya, unsur masyarakat di tingkat lingkungan memiliki pengetahuan mengenai kondisi sosial-ekonomi warga yang tidak selalu tercermin dalam data administratif.
Selain validasi, Alamsyah mendorong pemerintah memperbarui data secara berkala, termasuk membuka mekanisme pengaduan yang mudah bagi warga yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai.
“Sudah saatnya pemerintah berhenti berlindung di balik data sistem. Turun, lihat, dan dengar langsung jeritan rakyat miskin yang datanya dicoret sistem,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, pernyataan tersebut merupakan kritik dan tuntutan dari M. Alamsyah. Belum terdapat keterangan dari pemerintah terkait tudingan ketidaktepatan data desil dan usulan pembaruan data yang disampaikan tersebut.Jika Anda ingin, saya juga bisa membuatkan **versi lebih tajam untuk portal berita**, dengan judul yang lebih “menggigit” namun tetap aman secara jurnalistik.
