HMI Banten Kritik Kinerja Kapolda, Soroti Transparansi Hukum
SERANG, FOKUS TV – Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Banten melayangkan kritik keras terhadap kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Banten. Kritik tersebut disampaikan oleh perwakilan HMI dari Cabang Serang, Pandeglang, dan Lebak.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI menilai Kapolda Banten belum optimal menjalankan mandat penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan. Mereka menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai mencerminkan lemahnya kepemimpinan di tingkat daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Ananda Widyanugraha, menyebut indikator kegagalan terlihat dari pola penegakan hukum yang dinilai tertutup dan minim transparansi.
"Jika penegakan hukum masih berjalan tertutup, represif terhadap kritik, dan minim transparansi, maka itu adalah indikator kegagalan kepemimpinan," ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman. Ia menilai kepolisian seharusnya membuka ruang kontrol publik sebagai bagian dari demokrasi.
"Kritik dari masyarakat dan mahasiswa adalah bagian dari demokrasi. Ketika kritik direspons dengan tekanan, maka yang terjadi adalah kemunduran demokrasi," tegasnya.
HMI juga menyoroti dugaan tindakan represif terhadap aktivis saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025. Menurut mereka, pendekatan tersebut tidak mencerminkan semangat reformasi institusi kepolisian yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Selain itu, keterbukaan informasi dalam penanganan sejumlah perkara pidana turut menjadi perhatian. Minimnya informasi perkembangan kasus dinilai berpotensi memicu spekulasi publik dan menurunkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
"Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terukur mengenai proses hukum. Tanpa transparansi, legitimasi institusi akan terus dipertanyakan," kata Ananda.
Merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, HMI menegaskan Polri memiliki kewajiban bertindak profesional, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Atas dasar itu, mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kapolda Banten.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polda Banten terkait kritik yang disampaikan HMI.
