Demo Mahasiswa di Bekasi, Plt Bupati Disorot Tak Temui Massa
BEKASI, FOKUS TV – Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (2/4/2026), berujung sorotan terhadap sikap Plt Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja.
Mahasiswa menilai kepala daerah tersebut tidak menunjukkan respons langsung terhadap aksi yang membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan daerah.
Aksi demonstrasi berlangsung di depan gerbang kompleks Pemda Bekasi. Massa sempat terlibat aksi dorong dengan aparat keamanan setelah akses masuk tertutup pagar besi dan dijaga ketat petugas.
Di sisi lain, beredar rekaman video yang memperlihatkan Plt Bupati Bekasi tengah melakukan audiensi dengan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (ormas), LSM, dan perwakilan media pada hari yang sama.
Dalam video tersebut, suasana terlihat santai disertai jamuan makan siang.
“Luar biasa ini, disediakan makan oleh Pak Plt Bupati... di sela waktu sibuk beliau,” ujar salah satu peserta audiensi.
Sejumlah pihak menyebut kegiatan audiensi tersebut telah selesai sekitar pukul 13.45 WIB, sementara massa mahasiswa tiba di lokasi sekitar pukul 14.22 WIB.
Namun, mahasiswa menilai alasan tersebut tidak cukup menjawab ketidakhadiran kepala daerah di tengah aksi.
“Sangat disayangkan, jika untuk makan siang bersama aliansi tertentu ada waktu, mengapa untuk menemui mahasiswa yang membawa aspirasi rakyat justru tidak bisa?” kata salah satu peserta aksi, Muhammad Faisal Haq.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penuntasan dugaan kasus korupsi, tingginya angka pengangguran, kerusakan infrastruktur jalan, serta persoalan banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Bekasi.
Hingga aksi berlangsung, Plt Bupati Bekasi tidak terlihat menemui massa secara langsung. Situasi di lokasi sempat memanas namun dapat dikendalikan aparat keamanan.
Aksi demonstrasi berakhir dengan mahasiswa menyampaikan tuntutan secara terbuka di depan gerbang kantor Pemda. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait tuntutan tersebut.
