Aktivis Soroti Dugaan Kejanggalan Pengelolaan Sampah DLH Kota Serang

Salah satu aktivis berinisial UM mengatakan, pihaknya telah berupaya menghubungi Kepala Bidang Persampahan berinisial AS melalui telepon, WhatsApp, maupun komunikasi langsung. Namun, hingga Jumat (30/10/2026), upaya tersebut disebut belum mendapatkan tanggapan.

Menurut UM, keterbukaan informasi diperlukan karena kegiatan pengelolaan persampahan menggunakan anggaran publik yang bersumber dari pajak masyarakat.

“Kepala bidang maupun kepala dinas selalu menghindar dengan berbagai alasan, seolah alergi jika ingin dikonfirmasi. Padahal kami hanya meminta keterbukaan dan kejelasan atas pengelolaan anggaran publik,” ujar UM.

Enam Persoalan Pengelolaan Sampah Disorot

Forum Aktivis Kota Serang menyebutkan sejumlah persoalan yang ingin diklarifikasi kepada DLH. Sedikitnya terdapat enam poin yang menjadi perhatian mereka.

Pertama, penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan sampah. Kedua, sistem pembelian bahan bakar minyak (BBM), termasuk dugaan kebocoran dalam penggunaan barcode atau kupon pembelian di SPBU mitra kerja.

Ketiga, penggunaan anggaran pemeliharaan alat berat yang menurut aktivis terlihat tidak beroperasi atau mangkrak di lokasi Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA).

Keempat, dugaan ketidaksesuaian pembelian pohon bambu penahan tanah senilai ratusan juta rupiah dengan spesifikasi yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kelima, pengelolaan dana penerimaan retribusi sampah dari perusahaan atau badan usaha lokal yang diduga dilakukan secara perorangan.

Keenam, mekanisme penyuplaian BBM jenis solar untuk operasional alat berat di TPSA yang disorot karena diduga melibatkan penunjukan langsung oleh oknum pegawai DLH Kota Serang.

Seluruh poin tersebut, menurut forum aktivis, perlu mendapatkan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Soroti APD dan Perlindungan Pekerja Lapangan

Selain persoalan anggaran, UM turut menyoroti perlindungan pekerja lapangan yang menangani pengelolaan sampah.

Ia menyebutkan, sejumlah pekerja diduga belum dilengkapi alat pelindung diri (APD) maupun rompi identitas saat menjalankan tugas, terutama pada malam hari.

Padahal, menurut UM, dalam dokumen Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disebutkan adanya anggaran untuk kebutuhan APD tersebut.

“Para pekerja di lapangan seharusnya dilindungi dan memiliki identitas yang jelas saat bertugas, terutama pada malam hari. Jika anggaran APD sudah tercantum, masyarakat berhak mengetahui realisasinya,” katanya.

Siapkan Somasi hingga Aksi Unjuk Rasa Damai

Atas sejumlah persoalan tersebut, Forum Aktivis Kota Serang menyatakan akan menempuh langkah lanjutan apabila tidak memperoleh tanggapan dari DLH.

Langkah yang disiapkan antara lain mengajukan permohonan informasi dan klarifikasi secara resmi, melayangkan somasi, hingga menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor DLH dan Pemerintah Kota Serang.

Forum tersebut juga membuka kemungkinan menyerahkan laporan dugaan penyimpangan kepada instansi pengawasan terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

“Kami selaku aktivis akan terus menyoroti dan menelusuri sejauh mana kegiatan yang diduga menyalahi aturan tersebut. Ini bukan untuk menyerang siapa pun, tetapi demi keterbukaan publik dan majunya Kota Serang,” tegas UM.

Minta DLH Terbuka terhadap Pengawasan Publik

Sorotan tersebut muncul di tengah kebijakan Pemerintah Kota Serang yang menempatkan kebersihan, ketertiban, dan penataan lingkungan sebagai bagian dari prioritas pembangunan kota.

Wali Kota Serang Budi Rustandi bersama jajaran pemerintah daerah memiliki agenda penataan kota dan peningkatan pelayanan publik untuk periode pemerintahan 2025–2030.

Aktivis menilai, upaya mewujudkan Kota Serang yang bersih dan tertib perlu diikuti dengan transparansi pengelolaan anggaran serta pertanggungjawaban program di lingkungan DLH.

DLH Belum Berikan Klarifikasi

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DLH Kota Serang, termasuk pejabat yang disebut dalam pernyataan aktivis, belum memberikan klarifikasi terkait sejumlah dugaan tersebut.

Dengan demikian, berbagai persoalan yang disampaikan Forum Aktivis Kota Serang masih berupa dugaan dan memerlukan penelusuran serta pembuktian lebih lanjut.

FOKUS TV membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala DLH Kota Serang maupun pejabat terkait untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta perlindungan pekerja persampahan.

Berita ini akan diperbarui setelah pihak DLH memberikan keterangan resmi atau terdapat dokumen pendukung yang dapat diverifikasi.