Strategi Hunian Sehat Tekan Stunting di Lebak
LEBAK, FOKUS TV – Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memperkuat strategi penanganan stunting dengan memprioritaskan perbaikan hunian bagi keluarga berisiko stunting (KRS) di Kabupaten Lebak, Banten.
Langkah ini diambil sebagai upaya mendasar untuk memutus rantai stunting yang tidak hanya dipicu faktor gizi, tetapi juga kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, , mengatakan hasil peninjauan lapangan menunjukkan masih banyak KRS yang menghadapi persoalan serius terkait sanitasi dan kelayakan hunian.
“Ini bukan sekadar soal bantuan, tetapi tentang memperbaiki ekosistem kehidupan keluarga. Lingkungan yang tidak sehat adalah pintu masuk berbagai risiko, termasuk stunting,” ujar Wihaji, Kamis.
Ia menyebut sejumlah temuan di lapangan, seperti tidak adanya fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), sanitasi buruk, hingga tata ruang rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan.
Sebagai bentuk intervensi konkret, pemerintah mengalokasikan bantuan pembangunan rumah sebesar Rp40 juta untuk setiap keluarga sasaran. Program ini ditujukan agar keluarga memiliki hunian layak dan sehat, sehingga mampu menekan faktor risiko stunting dari sisi lingkungan.
Menurut Wihaji, pendekatan berbasis aksi langsung di lapangan menjadi kunci percepatan penurunan stunting, terutama di Kabupaten Lebak yang angka prevalensinya masih berada di kisaran 32 persen.
“Pesan Presiden jelas: kurangi seremoni, perbanyak aksi. Kita hadir di lapangan, melihat persoalan nyata, dan menyelesaikannya,” tegasnya.
Selain perbaikan hunian, pemerintah juga mengintegrasikan program pemenuhan gizi melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pendekatan ini menekankan penanganan stunting secara simultan antara perbaikan lingkungan dan pemenuhan nutrisi keluarga.
Wihaji menambahkan, intervensi harus dimulai dari hulu, sejak masa kehamilan hingga anak usia dini. Dalam hal ini, Tim Pendamping Keluarga (TPK) berperan penting sebagai ujung tombak edukasi dan pengawasan di masyarakat.
“Program tidak boleh berhenti di atas kertas. Harus tepat sasaran, tepat distribusi, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah optimistis model intervensi langsung berbasis keluarga ini mampu mempercepat penurunan angka stunting di wilayah dengan beban kasus tinggi seperti Kabupaten Lebak. Saat ini, program masih terus berjalan dengan fokus pada percepatan implementasi di lapangan.
