Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Bank Pembangunan Daerah Banten

Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat peran Bank Banten sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menilai dukungan Komisi II DPR RI sangat strategis, khususnya melalui sinergi kebijakan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Dimyati, Komisi II DPR RI memiliki akses langsung dengan Kemendagri yang dapat mendorong optimalisasi peran Bank Banten di seluruh kabupaten dan kota. Terlebih, Bank Banten kini resmi tergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim).

“Sinergi KUB ini tentu memperkuat Bank Banten, baik dari sisi permodalan, teknologi, maupun tata kelola,” ujar Dimyati.

Ia juga menegaskan, penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten akan memberikan dampak berganda bagi perekonomian daerah. Perputaran uang di daerah diyakini semakin kuat dan manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

“Perputaran ekonomi akan semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Banten,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengapresiasi kinerja Bank Banten yang dinilai menunjukkan tren positif. Peningkatan aset, laba bersih, serta perbaikan tingkat kesehatan bank menjadi indikator utama.

Saat ini, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Bank Banten tercatat terus membaik dan mendekati standar nasional sebesar 3 persen. Hal tersebut dinilai mencerminkan komitmen manajemen dalam memperkuat kinerja bank.

“Direksi dan Dewan Komisaris Bank Banten memiliki komitmen kuat untuk terus menekan NPL. Dengan kinerja direksi yang sangat baik, kami optimistis Bank Banten akan semakin solid dan berdaya saing,” kata Aria Bima.

Komisi II DPR RI juga menegaskan dukungan terhadap penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui optimalisasi arus fiskal keuangan daerah. Kemendagri disebut siap memfasilitasi dukungan pemerintah daerah terhadap Bank Banten.

“Kemendagri siap memfasilitasi apabila terdapat kendala di lapangan. Ini wujud nyata dukungan pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Teguh Narutono menambahkan, Bank Banten memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Karena itu, seluruh pemerintah daerah didorong menempatkan RKUD di Bank Banten.

“Kami siap memfasilitasi. Kami sama-sama dorong bagaimana BPD bisa berperan aktif,” ujarnya.

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai kunjungan Komisi II DPR RI menjadi ruang strategis untuk menyampaikan capaian kinerja sekaligus tantangan yang dihadapi Bank Banten.

“Kami memiliki kesepahaman bahwa Bank Banten harus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah,” ujar Busthami.

Ia menegaskan, penempatan RKUD kabupaten dan kota di Bank Banten sangat krusial, baik dari sisi bisnis maupun kepercayaan pemerintah daerah. Pada 2025, pengelolaan RKUD dari dua pemerintah daerah telah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja bank.

“Apalagi jika ke depan seluruh pemda di Banten bergabung,” jelasnya.

Komisaris Utama Independen Bank Banten Hoiruddin Hasibuan juga menegaskan dukungan penuh Komisi II DPR RI dan Kemendagri terhadap penempatan RKUD sebagai langkah strategis penguatan Bank Banten. Hingga saat ini, proses koordinasi dengan pemerintah daerah terus berjalan.