Wagub Banten Dorong Rakorbinwas Digelar Triwulan
SERANG, FOKUSTV.COM – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (Rakorbinwas) Provinsi Banten Tahun 2025 di Kantor Inspektorat Daerah, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Senin (15/12/2025).
Dalam arahannya, Dimyati meminta agar Rakorbinwas tidak hanya digelar setahun sekali, melainkan setiap tiga bulan. “Saya meminta kepada Inspektur agar Rakorbinwas dilakukan per triwulan, tidak setahun sekali. Tujuannya agar dapat menghasilkan solusi baru secara berkala dan cepat merespons inventarisasi masalah,” tegasnya.
Dimyati menilai Rakorbinwas merupakan instrumen vital untuk menyusun daftar inventarisasi masalah sekaligus merumuskan solusinya. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan ekspektasi publik terhadap pemerintahan yang melayani dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam kesempatan itu, Dimyati juga memperkenalkan konsep “7P” sebagai alur pencegahan korupsi yang komprehensif. Konsep tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan.
“Binwas (Pembinaan dan Pengawasan) adalah sebuah evolusi untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, serta meningkatkan sinkronisasi. Menuju tahun 2026, kita harus mengarah pada budaya bersih dan baik. Intinya, kita tidak ingin ada masalah hukum di Provinsi Banten,” ujarnya.
Inspektur Daerah Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina, menambahkan Rakorbinwas berfungsi sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan langkah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berkewajiban memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional,” kata Nina.
Rakorbinwas 2025 di Banten menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Evaluasi intensitas pelaksanaan forum ini diharapkan dapat segera diterapkan mulai tahun depan, sehingga mampu mempercepat solusi atas berbagai permasalahan birokrasi dan mendorong budaya pemerintahan yang bersih menuju 2026.
