Sebutkan Regulasi yang Mengatur Batas Wilayah Indonesia! Materi PPKn Kelas X Kurikulum Merdeka
Sebutkan Regulasi yang Mengatur Batas Wilayah Indonesia! Materi PPKn Kelas X Kurikulum Merdeka
FOKUS TV akan membahas secara komprehensif mengenai regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia, sesuai dengan materi PPKn kelas X Kurikulum Merdeka. Artikel ini dirancang untuk membantu pengajar, guru, dan orang tua siswa memahami pentingnya regulasi ini sebagai bagian dari pembelajaran.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki wilayah yang mencakup daratan, laut, dan udara. Regulasi yang jelas dan tegas tentang batas wilayah menjadi landasan penting untuk menjaga keutuhan, keamanan nasional, dan pengelolaan sumber daya alam.
Pentingnya Regulasi Batas Wilayah Indonesia
Batas wilayah yang diatur dengan jelas berfungsi untuk:
- Menjaga kedaulatan negara.
- Mengamankan integritas wilayah dari ancaman eksternal.
- Mengelola sumber daya alam di wilayah laut, darat, dan udara.
- Menjamin pengakuan wilayah Indonesia di kancah internasional.
Berikut adalah regulasi penting yang mengatur batas wilayah Indonesia, sesuai dengan kurikulum PPKn kelas X.
Regulasi yang Mengatur Batas Wilayah Indonesia
1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Pasal 25A UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan berciri nusantara, dengan wilayah yang batas-batasnya ditetapkan oleh undang-undang.
Pokok penting:
- Wilayah Indonesia mencakup laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.
- Semua pulau dan perairan di antaranya menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.
2. Deklarasi Djuanda (1957)
Diumumkan oleh Perdana Menteri Ir. Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957, Deklarasi Djuanda adalah tonggak utama dalam pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan.
Isi Deklarasi:
- Laut di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah NKRI.
- Indonesia mengklaim lebar laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pantai pulau-pulau terluar.
Deklarasi ini menjadi dasar dalam pengakuan Indonesia di hukum internasional sebagai archipelagic state.
3. Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982
Konvensi ini adalah perjanjian internasional yang mengatur hukum laut secara global. Indonesia meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
Poin penting dari UNCLOS:
- Laut teritorial: Wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai.
- Zona tambahan: Wilayah sejauh 24 mil untuk pengawasan tambahan.
- Zona ekonomi eksklusif (ZEE): Wilayah sejauh 200 mil untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya.
- Landas kontinen: Wilayah dasar laut yang menjadi bagian dari kedaulatan negara.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Undang-undang ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, mengacu pada ketentuan UNCLOS.
Poin utama:
- Definisi tentang laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
- Penegasan hak kedaulatan Indonesia atas perairan yang menghubungkan seluruh pulau nusantara.
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
UU ini memberikan dasar hukum yang lebih rinci mengenai batas-batas wilayah di darat, laut, dan udara.
Isi utama:
- Penegasan kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayah.
- Prosedur penetapan dan pengelolaan perbatasan negara.
- Kerja sama dengan negara tetangga untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah.
Mengapa Penting Memahami Regulasi Ini?
Memahami regulasi batas wilayah Indonesia tidak hanya penting bagi siswa, tetapi juga bagi pengajar dan orang tua dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang:
- Hak dan kewajiban negara terhadap wilayahnya.
- Keamanan nasional dan perlindungan sumber daya alam.
- Peran Indonesia di kancah internasional sebagai negara kepulauan.
Coba Jawab!
Apa saja yang mencakup wilayah Indonesia?
Petunjuk: Baca kembali bagian regulasi utama di artikel ini untuk menemukan jawabannya.
FOKUS percaya bahwa pemahaman yang baik tentang regulasi batas wilayah Indonesia membantu siswa memahami konsep kedaulatan NKRI. Artikel ini dirancang untuk mendukung pendidikan Kurikulum Merdeka, sehingga materi ini dapat dipelajari dengan lebih mudah dan terstruktur.