Proyek Normalisasi Drainase di Bumi Agung Permai Kota Serang

FOKUS TV, KOTA SERANG - Warga di sekitar kawasan Perumahan Bumi Agung Permai, Kota Serang, menyoroti pelaksanaan proyek normalisasi drainase yang didanai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten. Warga menilai pekerjaan tersebut membutuhkan pengawasan lebih ketat terkait kondisi pengerjaan, dampak polusi, serta kualitas material yang digunakan.
Pembangunan normalisasi saluran drainase ini merupakan bagian dari penanganan titik prioritas di Kota Serang dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Kota Serang menyatakan pembangunan tersebut ditujukan untuk mengurangi potensi luapan air yang selama ini mengancam permukiman dan aktivitas warga.
Namun, salah seorang warga bernama Sumardi menyampaikan kekhawatirannya terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut pada Minggu, 15 November 2026. Menurutnya, pengerjaan yang berlangsung saat area tergenang banjir membuat kekuatan dan mutu konstruksi patut dipertanyakan.
“Pekerjaan ini dikerjakan dalam keadaan banjir. Bagaimana bisa kuat? Selain itu, debu dan polusi dari kendaraan proyek yang melintas jelas merugikan warga sekitar,” ujar Sumardi.
Selain kondisi lapangan dan polusi debu, Sumardi juga menyoroti kualitas material yang dinilai berada di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI). Ia menegaskan bahwa sebagai warga pembayar pajak, masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran proyek tersebut digunakan secara tepat dan berkualitas.
“Coba lihat di pembesianya. Saya sebagai warga yang membayar pajak merasa dibodohi dengan proyek yang anggarannya sebesar ini, tetapi kualitas materialnya di bawah standar SNI,” katanya.
Keluhan ini mencuat karena proyek normalisasi drainase berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan banjir yang telah lama menjadi persoalan di kawasan Bumi Agung Permai. Sebelumnya, Dinas PUPR Provinsi Banten juga pernah melaksanakan kegiatan normalisasi dan pembersihan saluran di Jalan Ayip Usman, Perumahan Bumi Agung Permai 1, guna mengurangi beban air dan menangani sedimentasi.
Warga berharap DPUPR Provinsi Banten, konsultan pengawas, serta pihak pelaksana segera turun melakukan pemeriksaan lapangan. Pengawasan tersebut diharapkan mencakup kesesuaian material dengan spesifikasi teknis dan standar SNI, metode pengerjaan di area tergenang, pengendalian debu kendaraan proyek, hingga keterbukaan informasi mengenai progres dan anggaran.
Warga menginginkan pemerintah tidak sekadar menuntaskan pembangunan fisik semata, melainkan juga memastikan kualitas material sesuai standar SNI agar manfaatnya sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Sumardi turut meminta pemerintah provinsi melalui dinas terkait segera mengambil tindakan apabila ditemukan penyimpangan di lapangan.
"Saya selaku warga meminta kepada pemerintah provinsi banyanten khususnya dinas terkait agar segera mengambil langkah langkah apabila ditemukan penyimpangan kualitas matrial ,metode kerja serta dampak lingkungan untuk mengatasi banjir sesuai dengan standar sehingga warga penerima manfaat tidak hanya menanggung polusi serta kerugian akibat cara kerja projek yang mengurangi spesifikasi demi mengambil keuntungan pribadi atau golongan" ungkapnya singkat.
Berdasarkan informasi publik, penanganan drainase di Bumi Agung Permai merupakan bagian dari paket pekerjaan dengan total nilai lebih dari Rp 9.116.816.290,00. Pekerjaan tersebut dilaporkan berjalan tanpa adanya pantauan dari konsultan pelaksana pengawas di lokasi.
Proyek ini dikerjakan oleh CV. Naga Hitam Kusuma selaku pelaksana dengan nomor kontrak 600.4.1/131/29/DPUPR - 2026. Pada titik lokasi Bumi Agung Permai, saluran air dirancang memiliki lebar bagian atas sekitar 4 meter, lebar bagian bawah sekitar 3 meter, dan kedalaman sekitar 2 meter.
Adapun keseluruhan pekerjaan normalisasi saluran drainase ini ditargetkan selesai dalam waktu sekitar lima bulan atau hingga Desember 2026.
Penulis: Rachmawati