Strategi Pengadaan Tanah Kawasan Industri Katibung
FOKUS TV, LAMPUNG SELATAN - Pengembangan Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung, Lampung Selatan, mulai mematangkan strategi pengadaan tanah. Empat pihak kunci dilibatkan untuk memastikan proses persiapan lahan berjalan sesuai aturan, memiliki kepastian hukum, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Diskusi strategi pengadaan tanah Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung menghadirkan empat unsur yang memiliki tanggung jawab berbeda. Masing-masing diposisikan untuk mengawal pengembangan kawasan sejak tahap persiapan hingga operasional.
PT Panca Properti Nusantara (P2N) bertindak sebagai tim pelaksana pekerjaan pengadaan tanah. Sementara itu, PT Leantis Energi dipercaya sebagai pengelola Kawasan Industri Energi Terpadu.
Di sisi pemerintahan daerah, BUMD Lampung Selatan Maju berperan sebagai pendukung sekaligus perpanjangan tangan Pemerintah Daerah. KADIN Lampung Selatan hadir sebagai pendukung dan jembatan bagi investor.
Pembagian peran tersebut menjadi bagian penting dalam menyusun koordinasi. Tujuannya agar proses pengadaan tanah dan pengembangan kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri atau saling tumpang tindih.
Direktur BUMD Lampung Selatan Maju menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan kawasan industri tersebut. Dukungan itu didasarkan pada harapan agar keberadaan kawasan mampu mendorong pemerataan ekonomi masyarakat Lampung Selatan.
Komitmen BUMD tidak hanya ditempatkan pada dukungan administratif. BUMD Lampung Selatan Maju juga diarahkan untuk memastikan pengembangan kawasan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Manfaat yang menjadi perhatian meliputi terbukanya lapangan kerja, tumbuhnya usaha lokal dan UMKM penyangga, serta meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah.
Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada keuntungan investor dan pengelola. Masyarakat Lampung Selatan juga diharapkan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan tersebut.
BUMD Lampung Selatan Maju juga diposisikan sebagai penjamin kepastian dari sisi daerah. Peran tersebut diperlukan agar proses pengadaan tanah tetap sejalan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat.
P2N Tegaskan Pengadaan Tanah Harus Sesuai Aturan
Direktur PT Panca Properti Nusantara menyampaikan bahwa perusahaan sebagai tim pelaksana pekerjaan pengadaan tanah akan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut menjadi dasar dalam setiap tahapan pekerjaan. Ada empat prinsip yang menjadi perhatian, mulai dari ketertiban prosedur hingga kepastian status tanah.
1. Mengikuti Prosedur Pengadaan Tanah
Pelaksanaan pengadaan tanah mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan PP No. 19 Tahun 2021.
Tahapannya mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Dalam regulasi tersebut, kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD masuk dalam kategori kepentingan umum.
2. Ganti Kerugian Harus Layak dan Adil
Penilaian ganti kerugian tidak hanya berpatokan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penilaian dilakukan melalui penilai publik atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Objek yang dinilai mencakup tanah, bangunan, tanaman, serta kerugian lain yang dapat dinilai. Prinsip ini menjadi bagian dari upaya memastikan hak masyarakat yang terkena pengadaan tanah tetap diperhitungkan.
3. Mengutamakan Musyawarah
Pengadaan tanah juga mengedepankan musyawarah, bukan pemaksaan. Setiap tahapan didahului inventarisasi, konsultasi publik, dan musyawarah dengan pihak yang berhak.
Artinya, proses pembebasan tanah tidak dilakukan secara sepihak. Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai tahapan dan memiliki kesempatan untuk mengikuti proses musyawarah.
4. Memastikan Status Tanah Clear and Clean
Setiap bidang tanah yang akan dibebaskan harus memiliki kejelasan alas hak, batas bidang, dan identitas pihak yang berhak.
Prinsip tersebut juga berlaku untuk tanah yang masih menggunakan alas hak berupa girik, Letter C, maupun dokumen waris yang belum dipecah. Kejelasan administrasi menjadi bagian penting sebelum proses pengadaan tanah dilanjutkan.
Kawasan Disiapkan untuk Industri Energi dan Hilir Minyak
PT Leantis Energi sebagai pengelola Kawasan Industri Energi Terpadu menegaskan kebutuhan terhadap lahan yang siap bangun. Ketersediaan tanah dengan status hukum yang jelas menjadi salah satu kebutuhan dalam menyiapkan pengembangan kawasan.
Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung direncanakan untuk menampung sejumlah kegiatan industri. Di antaranya fasilitas pengolahan minyak mentah atau kilang minyak, industri hilir oleokimia, hingga industri kimia lainnya.
Rencana tersebut membuat kesiapan lahan menjadi bagian mendasar dalam tahapan pengembangan. Kepastian status tanah diperlukan agar proses pembangunan fasilitas industri dapat dipersiapkan dengan lebih terukur.
Di sisi lain, KADIN Lampung Selatan mengambil peran sebagai pendukung untuk memastikan iklim investasi tetap aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Peran tersebut sejalan dengan MoU yang sebelumnya telah ditandatangani PT Panca Properti Nusantara, BUMD Lampung Selatan Maju, dan KADIN Lampung Selatan.
Dalam kesepakatan tersebut, P2N berperan sebagai mitra pengembang kawasan, BUMD sebagai representasi Pemerintah Daerah, sedangkan KADIN menjadi wadah pengusaha.
Lima Strategi Pengadaan Tanah yang Disepakati
Diskusi tersebut menghasilkan lima strategi utama untuk mengawal proses pengadaan tanah. Strategi ini mencakup pembagian kewenangan, pemeriksaan legalitas, pendekatan kepada masyarakat, hingga kepastian investasi.
1. Pembagian Tugas Harus Tegas
PT Leantis Energi bertugas sebagai pengelola kawasan, P2N menjadi pelaksana pengadaan tanah, BUMD Lampung Selatan Maju mengawal kepentingan daerah, dan KADIN Lampung Selatan mengawal kepentingan investor.
Pembagian ini ditujukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Setiap pihak memiliki tanggung jawab sesuai peran masing-masing.
2. Pengadaan Tanah Dilakukan Bertahap
Proses pengadaan tanah direncanakan berjalan secara bertahap dan terukur. Koordinasi dengan instansi pemerintahan desa dan kecamatan dilakukan untuk mitigasi awal guna mengurangi risiko.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum proses pengadaan tanah memasuki tahapan berikutnya.
3. Audit Legalitas Dilakukan Sejak Awal
Inventarisasi status tanah dilakukan secara menyeluruh sebelum negosiasi. Pemeriksaan mencakup sertifikat, girik, waris, Hak Guna Usaha (HGU), serta kesesuaian dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Katibung.
Bidang tanah yang masih memiliki persoalan administrasi harus diselesaikan pemberkasannya terlebih dahulu. Tanah yang masih dalam sengketa tidak dibeli dalam kondisi bermasalah.
4. Warga Mendapat Informasi Secara Transparan
Pendekatan sosial menjadi bagian penting dalam strategi pengadaan tanah. Konsultasi publik, sosialisasi tahapan, dan pendampingan warga direncanakan sejak awal.
Masyarakat perlu mengetahui tahapan pengadaan tanah, dasar penilaian ganti kerugian, serta hak-hak yang dimiliki dalam proses musyawarah.
Transparansi ini menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya rencana kawasan industri, tetapi juga memahami bagaimana proses pengadaan tanah dilaksanakan.
5. Investasi Harus Aman dan Berkelanjutan
Strategi terakhir menempatkan kepastian hukum sebagai fondasi investasi. Pengadaan tanah yang tertib hukum menjadi jaminan awal bagi investor dalam mengembangkan kawasan industri.
Tanah yang bermasalah dapat mengganggu kenyamanan investor. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa dirugikan, keberlanjutan investasi juga berisiko terganggu.
Pengembangan Kawasan Tidak Hanya Berorientasi pada Investor
Diskusi strategi pengadaan tanah Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung ditutup dengan rencana agar seluruh pihak berjalan dalam satu komando sesuai tugas masing-masing.
BUMD Lampung Selatan Maju mendukung dari sisi daerah dan pemerataan ekonomi. P2N melaksanakan pekerjaan pengadaan tanah sesuai peraturan perundang-undangan, sementara PT Leantis Energi mengelola kawasan secara profesional.
Adapun KADIN Lampung Selatan bertugas mengawal kepentingan investor. Keempat unsur tersebut diharapkan dapat menjalankan perannya secara terkoordinasi.
Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung disiapkan bukan hanya sebagai proyek industri, tetapi juga sebagai motor pemerataan ekonomi Lampung Selatan.
Karena itu, keberhasilan pengembangan kawasan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan investasi dan pembangunan fasilitas industri. Kepastian hukum atas tanah, perlindungan hak masyarakat, serta peluang pertumbuhan usaha lokal juga menjadi bagian dari strategi yang telah dirumuskan.
Penulis: Rachmawati
