Puluhan Wartawan Keluhkan Akses Peliputan saat Kapolri Berkunjung ke Banten

FOKUS TV, SERANG - Akses peliputan wartawan saat kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto ke Mapolda Banten, Jumat (20/11/2026), menuai keluhan dari puluhan wartawan media online. Mereka mengaku tidak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam meliput agenda tersebut.
Keluhan itu ditujukan kepada Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Banten yang dinilai memberikan akses berbeda kepada sejumlah wartawan. Sebagian wartawan disebut mendapatkan akomodasi, sementara puluhan wartawan media online lainnya merasa tidak terakomodasi.
Sejumlah wartawan mengaku datang ke Polda Banten dengan harapan dapat mengikuti langsung agenda kunjungan Kapolri. Namun, mereka menyebut tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan sejumlah wartawan lainnya.
Situasi tersebut memunculkan kekecewaan di kalangan wartawan lokal, khususnya media online. Mereka menilai pengaturan peliputan seharusnya memberikan kesempatan yang terbuka tanpa membedakan latar belakang maupun platform media.
Pengurus Forum Komunikasi Antar Wartawan Banten (FKAWB), Ely Jaro, mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah rekan wartawan merasa tidak dihargai dalam kegiatan tersebut.
"Kami seperti tidak dianggap, merasa didiskriminasi dalam kunjungan Kapolri ke Provinsi Banten hari ini. Sementara wartawan tertentu diakomodasi seperti dianakemaskan," ungkap Ely Jaro.
Menurut Ely, kekecewaan tersebut semakin terasa karena media online selama ini turut membantu mempublikasikan berbagai kegiatan dan program Polda Banten kepada masyarakat.
"Kami media online yang selama ini membantu mempublikasikan kegiatan-kegiatan Polda Banten, tetapi justru kami seperti terpinggirkan. Kekecewaan ini tentu kami tujukan kepada Kabidhumas Polda Banten, Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea," tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Roy S., wartawan media online Antero.co yang bertugas di Kabupaten Serang. Ia membandingkan hubungan kemitraan antara jajaran Polda Banten dan media lokal pada periode sebelumnya dengan kondisi yang dirasakannya saat ini.
Menurut Roy, media lokal, khususnya media online, sebelumnya kerap dirangkul dan diundang dalam berbagai kegiatan kepolisian.
"Kami tentu masih ingat zaman sebelum Kapolda Banten dan Kabidhumas Polda Banten yang sekarang. Dahulu, kami media lokal, khususnya media online, selalu dirangkul dan diundang. Sementara kami media lokal inilah yang turut mengangkat citra baik kepolisian, khususnya di Banten. Tetapi sekarang kami justru merasa terasingkan," cetus Roy S.
Roy berharap hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers dapat dibangun secara terbuka dan profesional. Ia juga berharap tidak ada pembedaan berdasarkan latar belakang maupun platform media yang digunakan.
Keluhan tersebut menjadi perhatian karena akses peliputan merupakan bagian dari aktivitas jurnalistik. Wartawan yang hadir dalam kegiatan institusi publik tidak hanya menjalankan fungsi publikasi, tetapi juga bertugas mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten pada Jumat (20/11/2026). Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kapolri meninjau Balai Pelatihan Poliran Polda Banten di Kecamatan Kasemen, Kota Serang.
Dalam agenda yang sama, Kapolri juga menutup Pelatihan Poliran Angkatan VII Tahun 2026. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti 502 peserta.
Selain meninjau balai pelatihan, Kapolri menghadiri kegiatan Silaturahmi Kamtibmas bersama ulama se-Provinsi Banten. Acara tersebut berlangsung di Aula Gawe Kuta Baluwarti Polda Banten.
Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan, Wakapolda Banten Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat Mabes Polri dan Polda Banten.
Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Kapolri di Banten. Namun, di tengah agenda tersebut, persoalan pengaturan akses peliputan justru menjadi catatan dari sejumlah wartawan media online yang hadir.
Persoalan yang disampaikan para wartawan berkaitan dengan keterbukaan informasi dan kesempatan menjalankan tugas jurnalistik. Dalam kegiatan institusi kepolisian, akses informasi menjadi salah satu bagian penting dalam komunikasi publik kepada masyarakat.
Wartawan memiliki fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, hubungan antara institusi kepolisian dan insan pers diharapkan dapat berjalan secara profesional dengan tetap memperhatikan mekanisme pengaturan peliputan.
Meski demikian, keluhan mengenai dugaan perbedaan perlakuan dalam kegiatan tersebut masih memerlukan penjelasan dari pihak terkait. Keterangan dari Bidhumas Polda Banten diperlukan agar persoalan pengaturan akses peliputan dapat diketahui secara lebih utuh.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi kepada Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea terkait keluhan sejumlah wartawan tersebut.
Klarifikasi yang diminta mencakup mekanisme pengaturan dan pemberian akses peliputan kepada wartawan selama kunjungan kerja Kapolri di Provinsi Banten.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak Bidhumas Polda Banten untuk memberikan penjelasan secara berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Penulis: Rachmawati