Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Banten, Desak Dugaan Integritas Wagub Diusut

BANTEN, FOKUS TV – Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (14/9/2026). Mereka mendesak pemerintah daerah dan lembaga berwenang menindaklanjuti secara serius dugaan persoalan integritas yang dikaitkan dengan Wakil Gubernur Banten.

Aksi tersebut dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Lutpi Setiawan. Massa meminta berbagai informasi dan dugaan yang berkembang di masyarakat tidak dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan.

Forum mendorong adanya proses klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif, transparan, serta berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti dugaan persoalan hubungan pribadi serta dugaan penggunaan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi. Forum menegaskan, tuduhan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan dan tidak semata-mata didasarkan pada rumor.

“Kami tidak datang untuk menghakimi kehidupan pribadi siapapun. Yang kami persoalkan adalah integritas pejabat publik dan dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi,” tegas Lutpi Setiawan.

Menurut Lutpi, apabila informasi yang beredar tidak benar, pihak terkait perlu memberikan klarifikasi dan membuktikannya kepada publik. Namun, jika pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, pihak yang bersangkutan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara menilai pejabat publik memiliki tanggung jawab moral, etik, dan hukum yang melekat pada jabatan. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran integritas maupun penyalahgunaan fasilitas kedinasan harus diperiksa secara profesional tanpa perlakuan khusus.

Adapun tuntutan yang disampaikan Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara yakni:

1. Mendesak dilakukan klarifikasi terhadap Wakil Gubernur Banten terkait dugaan persoalan integritas yang menjadi perhatian publik.

2. Mendesak pemeriksaan terhadap dugaan penggunaan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi apabila terdapat informasi atau bukti yang dapat diverifikasi.

3. Mendorong Inspektorat dan lembaga berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional.

4. Meminta hasil pemeriksaan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum dan batasan informasi yang berlaku.

5. Meminta sanksi diberikan sesuai peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran hukum, disiplin, maupun etika.

6. Meminta seluruh mekanisme hukum ditempuh apabila pelanggaran yang terbukti memiliki konsekuensi terhadap kelayakan seseorang untuk tetap menduduki jabatan publik.

Lutpi menegaskan, aksi tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi kehidupan pribadi seseorang. Menurutnya, aksi merupakan bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami ingin semuanya terang dan tidak menjadi polemik berkepanjangan. Kalau tuduhan itu tidak benar, klarifikasi dan buktikan kepada publik. Kalau ternyata ditemukan pelanggaran, jangan ada pembiaran dan jangan ada perlakuan istimewa karena yang bersangkutan merupakan pejabat publik,” ujarnya.

Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka meminta pemerintah daerah dan lembaga berwenang menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat.

“Rakyat Banten membutuhkan pejabat publik yang menjaga kehormatan jabatan dan memberikan keteladanan. Jika ada dugaan pelanggaran, periksa secara objektif. Jika terbukti, tindak sesuai hukum,” pungkas Lutpi.

Hingga aksi berlangsung, Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara masih mendorong adanya klarifikasi dan pemeriksaan resmi atas dugaan yang mereka soroti. Belum ada kesimpulan mengenai benar atau tidaknya dugaan tersebut sebelum adanya hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.Jika Anda memiliki respons dari Wakil Gubernur Banten, Pemprov Banten, atau Inspektorat, saya bisa menyusunnya menjadi **berita lanjutan yang berimbang** dengan memasukkan kedua sisi.