Aktivis Banten Akan Demo di Kantor Bupati Serang dan DPRD
SERANG, FOKUS TV – Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan diri sebagai Aktivis Pemerhati Pembangunan berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Serang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang pada Rabu, 22 Juli 2026. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah.
Koordinator lapangan aksi, M. Irfan Pratama, mengatakan surat pemberitahuan aksi telah disampaikan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
"Surat pemberitahuan aksi yang kami layangkan adalah bagian dari peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan kewajiban transparansi serta perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang," ujar Irfan.
Dalam kajian yang dilakukan, pihaknya mengaku menemukan sejumlah dugaan kejanggalan pada pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025.
Beberapa temuan yang disampaikan antara lain adanya paket belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor berupa suvenir atau cendera mata yang tercatat dalam sistem Inaproc dengan status "Payment Outside System". Selain itu, mereka juga mengklaim menemukan penggunaan kode RUP yang sama pada beberapa transaksi dengan nilai yang berbeda.
Aktivis juga menduga adanya dominasi penyedia tertentu dalam sejumlah paket pengadaan barang dan jasa. Temuan tersebut, menurut Irfan, diperoleh dari penelusuran data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Data Realisasi Pengadaan Nasional (Inaproc).
Irfan mendesak Bupati Serang untuk menindaklanjuti dugaan tersebut apabila ditemukan adanya penyalahgunaan jabatan maupun wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara.
"Kami mendesak Bupati Serang agar meninjau langsung dan menindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran berupa penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara," tegasnya.
Selain menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa, massa juga berharap Bupati Serang dan pejabat terkait bersedia melakukan audiensi setelah aksi berlangsung.
Irfan menegaskan, apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons, pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Serang maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Serang terkait sejumlah dugaan yang disampaikan oleh massa aksi. FOKUS TV akan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.
