Aliansi Relawan Kepung Dindikbud Banten, Soroti SPMB 2026 dan Sekolah Gratis
BANTEN, FOKUS TV – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Relawan Pemerhati Dunia Pendidikan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 serta dugaan pungutan liar pada Program Sekolah Gratis.
Aksi yang berlangsung di Kantor Dindikbud Provinsi Banten itu membawa dua isu utama yang dinilai menjadi "rapor merah" dunia pendidikan di Banten, yakni polemik SPMB 2026 dan implementasi Program Sekolah Gratis di SMA/SMK swasta.
Koordinator aksi menyatakan, kebijakan pendidikan di Provinsi Banten saat ini dinilai mengalami kemunduran secara moral maupun administratif. Menurutnya, sejumlah petunjuk teknis (juknis) yang diterbitkan pemerintah daerah dianggap tidak sejalan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Dalam orasinya, aliansi menyampaikan sejumlah catatan dan dugaan temuan yang diperoleh dari masyarakat di berbagai daerah di Provinsi Banten. Temuan tersebut meliputi persoalan teknis pelaksanaan SPMB, mekanisme seleksi, transparansi data, hingga implementasi regulasi yang dinilai membingungkan masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah penerapan jalur domisili dalam SPMB 2026. Massa menilai jalur tersebut tidak sepenuhnya mengacu pada jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah.
"Domisili artinya alamat tempat tinggal atau kediaman resmi seseorang yang diakui secara hukum. Jalur ini seharusnya menggunakan jarak rumah ke sekolah, namun penilaian justru dilakukan berdasarkan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai semester 5 di SMP," ujar salah seorang anggota aliansi dalam orasinya.
Selain persoalan SPMB, massa juga menyoroti implementasi Program Sekolah Gratis pada SMA/SMK swasta. Berdasarkan temuan lapangan, aliansi menduga masih terdapat sejumlah sekolah swasta peserta program yang tetap melakukan pungutan kepada orang tua siswa.
Massa menilai program unggulan Pemerintah Provinsi Banten tersebut belum berjalan optimal karena masih ditemukan biaya yang dibebankan kepada wali murid. Mereka menyebut kondisi tersebut bertolak belakang dengan tujuan program sekolah gratis yang selama ini disosialisasikan pemerintah.
Dalam aksinya, massa mendesak Dindikbud Provinsi Banten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur domisili SPMB 2026. Selain itu, mereka meminta pemerintah membuka secara transparan data kuota, mekanisme, hingga hasil seleksi kepada publik.
Aksi unjuk rasa tersebut diterima oleh perwakilan Dindikbud Provinsi Banten yang diwakili Kepala Bidang SMA.
Menanggapi aspirasi massa, pihak Dindikbud Provinsi Banten menyampaikan apresiasi atas perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB 2026.
"Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan terkait SPMB tahun 2026. Atas laporan dugaan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti dan seluruh masukan akan kami sampaikan kepada pimpinan," ujar Kepala Bidang SMA Dindikbud Provinsi Banten.
Hingga aksi berakhir, massa membubarkan diri dengan tertib. Dindikbud Provinsi Banten menyatakan akan menindaklanjuti berbagai laporan dan aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.Jika diperlukan, artikel ini juga dapat disesuaikan menjadi lebih tajam, investigatif, atau dibuat dalam format straight news khas detik.com.
