Pemprov Banten Tegaskan Kerukunan Jadi Fondasi Pembangunan
SERANG, FOKUS TV – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan komitmennya dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama Persatuan Jurnalis Islam Daerah (PJID) Banten dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Banten, yang melibatkan unsur pemerintah, insan pers, serta masyarakat.
Ketua PJID Banten Hairuzaman turut hadir dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala Bagian Bina Mental dan Spiritual Biro Kesra Setda Provinsi Banten, Abdul Haris Muntaha.
Perwakilan Pemprov Banten menegaskan, kerukunan menjadi syarat mutlak dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
“Bagaimana mau membangun daerah kalau masyarakatnya tidak rukun? Kalau yang sini tumbuh, yang sana ribut, bagaimana mau bangun jalan dan fasilitas lainnya? Makanya kerukunan dijadikan pondasi utama,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Banten mengedepankan pendekatan struktural, kolaboratif, dan dialogis. Pemerintah aktif menjalin kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan serta melakukan koordinasi rutin dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kami mengumpulkan masukan dari semua agama. Apa keluhannya, apa permasalahannya, dan bagaimana solusinya, kita bahas agar kondisi bisa berjalan normal kembali,” ujarnya.
Terkait perizinan rumah ibadah, Pemprov Banten menyebut regulasi telah diatur secara jelas. Namun, pendekatan sosial tetap diperlukan guna menghindari potensi konflik di masyarakat.
“Secara aturan hukum sudah jelas, termasuk syarat persetujuan warga sekitar dan larangan menjadikan rumah pribadi sebagai tempat ibadah. Namun, kita juga harus bijak memahami konteksnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian besar konflik yang terjadi bukan disebabkan oleh persoalan ideologi, melainkan karena miskomunikasi dan disinformasi di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan itu, peran media juga disoroti sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial di era digital.
“Informasi itu ada di tangan Bapak/Ibu. Jangan sampai salah menyampaikan berita hanya karena ingin cepat viral. Kami berharap semua pihak menjadi mitra dalam meluruskan informasi demi menjaga kedamaian,” tambahnya.
Pemprov Banten juga memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas, mendapatkan perlakuan yang setara di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Dengan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, media, dan masyarakat, diharapkan kondisi yang kondusif dan harmonis di Provinsi Banten dapat terus terjaga guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Hingga saat ini, situasi kerukunan antarumat beragama di wilayah Banten dilaporkan tetap aman dan terkendali.
