Aksi LSM Lentera Soroti Dugaan Penyimpangan Bantuan Banten
SERANG, FOKUS TV – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lentera Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Sosial dan Dinas Pertanian Provinsi Banten, Kamis (9/4/2026).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial serta dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Massa aksi menyoroti sejumlah dugaan permasalahan dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan sektor pertanian Tahun Anggaran 2025.
Koordinator aksi menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat klarifikasi yang sebelumnya telah dilayangkan kepada kedua instansi terkait.
“Ini adalah bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat agar pengelolaan anggaran bantuan benar-benar transparan dan tepat sasaran,” ujar perwakilan LSM Lentera.
Berdasarkan hasil kajian internal, LSM Lentera mengungkap sejumlah dugaan persoalan. Di antaranya terkait dugaan negosiasi harga yang dinilai tidak optimal meski volume pengadaan besar.
Selain itu, terdapat pula dugaan persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan yang disebut tidak tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Massa juga menyoroti dugaan pemecahan paket pekerjaan atau split package yang berpotensi melanggar ketentuan pengadaan pemerintah.
Tak hanya itu, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi konflik kepentingan dalam proses penyaluran bantuan.
Dalam tuntutannya, LSM Lentera mendesak Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik.
Mereka juga meminta transparansi data penerima bantuan Tahun Anggaran 2025, termasuk penjelasan mengenai proses perencanaan, verifikasi, hingga penetapan penerima bantuan.
LSM Lentera turut mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran lebih lanjut apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Sosial maupun Dinas Pertanian Provinsi Banten terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi.
